• 11 Aug, 2022

Cegah Perceraian Dan Menikah Muda, Pemkab Tanah Datar Teken MoU Dengan PA Padang Panjang dan Batusangkar

Cegah Perceraian Dan Menikah Muda, Pemkab Tanah Datar Teken MoU Dengan PA  Padang Panjang dan Batusangkar

Beritanda1 -  Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Bupati setempat, Eka Putra menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pengadilan Agama (PA) Kota Padang Panjang dan PA Batusangkar, Rabu (27/07/2022) di Kantor PA Kota Padang Panjang.

Penandatanganan MoU tersebut, sekaligus untuk mensuppor PA dalam memberikan pelayanan di wilayah kerja PA Kota Padang Panjang, yakni Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh dan Batipuh Selatan.

Mengiringi itu, Bupati Eka Putra mengaku yang dirisaukannya, saat ini banyak terjadi kasus perceraian ditengah masyarakat, terlebih ASN yang mengajukan cerai.

" Ini perlu kita tindak lanjuti bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan PA. Termasuk kasus menikah usia muda, juga akan berdampak tidak baik bagi generasi penerus, bisa menyebabkan tingginya angka stunting. Karena itu, MoU ini segera ditandatangani,“ ucapnya.

Disampaikan Eka Putra, pemerintah daerah juga berupaya menekan angka pengangguran, karena sangat rentan dengan pernikahan usia dini. Kondisi ini tentu juga sangat berkaitan dengan PA Tanah Datar dan Padang Panjang dalam melayani dan mengedukasi masyarakat.

“Cegah perceraian dan pernikahan belum cukup umur atau menikah muda, MoU dengan dua PA ini penting untuk kesejahteraan masyarakat Tanah Datar,” ujarnya.

295974569_1467232960450180_3164472303874308637_n
Terhadap itu,  Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Ariefarahmy, S.H.I, M.H menyampaikan,  MoU antara Pemda Tanah Datar dengan PA Padang Panjang dan PA Batusangkar dengan tema “Optimalisasi sinergi dibidang pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Tanah Datar” itu, sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Ariefarahmy menyebut, wilayah kerja PA Kota Padang Panjang ada dua kecamatan di Padang Panjang dan tiga kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Semuanya memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan.

“PA bagi masyarakat dianggap tempat bercerai semata. Padahal tidak itu saja, perceraian hanya sebahagian kecil saja dari kewenangan PA.  Ada kewenangan lain yang sangat bersentuhan dengan OPD di Pemda, namun PA tidak dapat menjangkau seluruhnya. Maka dengan menggandeng Pemda untuk bersama-sama melayani masyarakat,”ujarnya.

Dikatakan Ariefa, ada hal yang berkaitan langsung dengan OPD seperti alih status, berada pada Dukcapil.  Sementara PA tidak punya kewenangan merubah data atau status di dokumen kependudukan.

“Yang melatar belakangi adanya MoU ini adalah dengan adanya keresahan akibat terjadinya perubahan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yang semula ditetapkan batas usia perkawinan bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Itu syah oleh negara dan saat ini kembali disamakan laki-laki dan perempuan batas usia minimal perkawinan usia 19 tahun dan itu sesuai dengan peralihan UU nomor 1 ke UU nomor 16 tahun 2019,”jelasnya.

Menurut Ariefa, semakin tinggi angka dispensasi nikah yang didaftarkan di PA dan itu dipergunakan bagi masyarakat yang ingin menikah namun belum memenuhi usia pernikahan, maka akan berdampak pada kesehatan secara fisik dan mental dan bisa jadi ini juga akan berakibat pada stunting.

Senada, Ketua PA Batusangkar Nurmaisal, S.Ag, MH menyebut, MoU dengan Pemda melalui Dinas Kesehatan ini sangat penting, mengingat tingginya angka dispensasi nikah semenjak tahun 2021 lalu,.berakibat pada peningkatan dispensasi nikah yang pada awalnya 5-6 perkara  saat ini mencapai 60 perkara di PA Batusangkar.

Nurmaisal sekaligus apresiasi pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang cepat merespon hal ini demi kepentingan masyarakat dan MoU ini dapat terlaksana dengan baik yang mana PA Batusangkar menaungi 11 kecamatan di Tanah Datar.

(Reyhan)

[recently-viewed-posts title="Recently Viewed Posts" subtitle="Your currently viewed posts."][/recently-viewed-posts]