• 11 Aug, 2022

Selamatkan Nasib Tenaga Honorer, Ini Upaya Dilakukan Gubernur Sumbar

Selamatkan Nasib Tenaga Honorer, Ini Upaya  Dilakukan Gubernur Sumbar

Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi

Beritanda1 Dihadapkan dengan kebijakan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang,  Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) masih  tetap memprioritaskan tenaga IT, satpam, dan supir.

Langkah itu sebagai tindak lanjut rapat koordinasi dengan Gubernur se-Indonesia di Bali pada April 2022 lalu, yang diantaranya membahas terkait Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Terkait penghapusan tenaga honorer di Pemprov Sumbar, akan kami tinjau kembali. Apalagi pegawai honorer seperti satpam, dan supir harus kita prioritaskan," tutur gubernur dalam konferensi pers kepada awak media di ruang rapat Istana Kompleks Gubernuran, Jl. Sudirman, Padang, Rabu (22/6/2022).

Terkait nasib Tenaga IT yang bekerja di Diskominfotik Sumbar, Gubernur Mahyeldi menyebut, Tenaga IT mempunyai keahlian khusus yang mampu membantu jalannya pekerjaan di pemerintahan. 

"Kalau seandainya tenaga IT ini dirumahkan semuanya, tentu ini akan beresiko pada pekerjaan kita dan akan beresiko tehadap tugas-tugas kita termasuk juga dibeberapa OPD yang lain," ungkapnya. 

Karena alasan itu, dirinya memerintahkan kepada seluruh OPD di lingkup Pemprov Sumbar untuk melakukan kajian analisa jabatan, menganalisa beban kerja dan peta jabatan, dan melakukan penataan dan redistribusi PNS, terutama bagi guru dan tenaga kesehatan, untuk meninjau kembali kebijakan penghapusan tenaga honorer ke pemerintah pusat.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumbar, Ahmad Zakri, telah mengusulkan sebanyak 1829 formasi P3K yang terdiri dari 1601 formasi guru dan 228 formasi non guru. Hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk menampung pegawai Non-ASN agar dapat mendaftar formasi P3K. 

Kemudian terkait rekrutmen Tenaga IT, Asisten I Setdaprov Sumbar, Devi Kurnia, mengatakan proses rekrutmen Tenaga IT dilakukan dengan menggunakan anggaran pengadaan barang dan jasa tentunya hal tersebut melalui beberapa mekanisme dan peluang yang ada. 

"Jadi kalau untuk menampung sebanyak 12.417 tenaga honorer, sangat sedikit yang dapat ditampung. Kemungkinan dengan mekanisme yang masih ada, sekitar 20 persen tenaga honorer yang dapat ditampung," jelasnya

(Ismardi/rls)

[recently-viewed-posts title="Recently Viewed Posts" subtitle="Your currently viewed posts."][/recently-viewed-posts]